Kapolri Buka Rapim Polri 2026, Siap Sukseskan Rencana Kerja Pemerintah

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026. (Dok Istimewa)

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026. Dalam arahannya, dia menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara untuk mengawal dan menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.

Agenda Rapim Polri Tahun 2026 digelar di The Krakatau Grand Ballroom, TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026). Prosesi pembukaan rapim dilakukan secara simbolis oleh Kapolri, didampingi oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Astamaops Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran.

Tahun ini, Rapim Polri mengangkat tema ‘Polri Presisi Siap Mengamankan, Mendukung dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah 2026’. Sebanyak 272 personel hadir dalam agenda tahunan ini, mulai dari Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, para Kapolda dari seluruh Indonesia, hingga perwakilan Kompolnas.

“Di dalam Rapim TNI-Polri, ada 18 arahan yang salah satunya ada beberapa yang menjadi tugas pokok Polri dan tentunya yang menjadi kerja pemerintah,” kata Jenderal Sigit kepada wartawan di sela Rapim Polri 2026 di lokasi.

“Oleh karena itu, hari ini kami menindaklanjuti apa yang menjadi direktif Bapak Presiden, khususnya terkait dengan rencana kerja pemerintah yang akan terus kami dorong untuk betul-betul bisa berjalan dengan sukses,” sambungnya.

Di antaranya adalah mempercepat pembangunan SPPG pada wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) untuk mendukung program MBG, program ketahanan pangan (jagung), serta hilirisasi sampah menjadi energi.

Selain itu, mengawal ekonomi, di antaranya dengan mencegah kebocoran anggaran negara, dan menjaga stabilitas pasar modal dari praktik ‘saham gorengan’, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok khususnya menjelang bulan Ramadan melalui Satgas Pangan.

Rapim Polri 2026 menghadirkan deretan menteri Kabinet Merah Putih sebagai narasumber. Fokus utama diskusi dibagi menjadi dua sesi besar, yakni penguatan ekosistem pangan dan kedaulatan energi.

Pada Sesi I, sejumlah tokoh penting hadir memaparkan materi, di antaranya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Mereka membahas strategi transformasi pangan menuju swasembada nasional.

Memasuki Sesi II, pembahasan beralih ke isu strategis lainnya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dijadwalkan hadir memaparkan strategi akselerasi hilirisasi industri dan transisi energi bersih.

Tak hanya membahas koordinasi lintas sektoral, Kapolri dan Wakapolri dalam agenda ini juga akan menyampaikan paparan kepada internal Polri dalam mendukung, mengamankan dan menyukseskan RKP 2026. Sejumlah pejabat tinggi seperti Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, Astamaops Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran, Astamarena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat, hingga Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim juga akan mengisi materi.

Hingga berita ini diturunkan, rangkaian Rapim Polri 2026 masih berlangsung dengan agenda diskusi panel. Acara hari pertama dijadwalkan ditutup sore nanti setelah sesi penyerahan cinderamata oleh Kapolri kepada para panelis dan moderator.

Kunjungan ke Srengseng Jakbar, Kapolda Metro Ajak Warga Jaga Jakarta

Jakarta – Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi berkunjung ke wilayah slum area di Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempererat silaturahmi TNI-Polri dengan masyarakat, sekaligus menguatkan komitmen untuk ‘Jaga Jakarta’.
Kapolda Irjen Asep Edi dan Pangdam Mayjen TNI Deddy Suryadi didampingi sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Pada kesempatan itu, Kapolda dan Pangdam sempat berbincang hangat dengan warga di Tempat Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Maju Bersama.

Suasana penuh keakraban terlihat saat Kapolda dan Pangdam makan ngariung bareng sambil lesehan dengan warga. Momen ini menunjukkan tak ada sekat antara Polri dan TNI dengan masyarakat.

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suherai dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi bersilaturahmi dengan warga di Srengseng, Jakbar, Jumat (30/1/2026). Di momen itu, Kapolda dan Pangdam juga membagikan sembako kepada warga. Foto: dok. Polda Metro Jaya
Kegiatan diawali dengan pembacaan doa. Selanjutnya, Irjen Asep dan Mayjen Deddy makan nasi kotak bersama warga.

Pada kesempatan itu, Irjen Asep juga turut memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan itu berupa paket sembako bagi warga, perlengkapan sekolah untuk para siswa, dan sarana pendidikan berupa satu unit televisi 55 inci lengkap dengan bracket serta satu unit laptop untuk sekolah.

Irjen Asep menyampaikan kunjungan tersebut tak hanya mempererat hubungan TNI-Polri dan masyarakat, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat kolaborasi aparat dengan masyarakat, terutama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suherai dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi bersilaturahmi dengan warga di Srengseng, Jakbar, Jumat (30/1/2026). Foto: dok. Polda Metro Jaya
“Negara harus hadir bukan hanya saat ada persoalan, tetapi juga saat masyarakat membutuhkan kepedulian, kebersamaan, dan perhatian. Inilah makna kehadiran Polri dan TNI di tengah masyarakat,” ujar Irjen Asep Edi.

Dalam momen ini juga, Irjen Asep Edi turut memberikan penghargaan kepada anggota Pokdar Kamtibmas Polsek Kembangan yang dinilai berdedikasi membantu tugas kepolisian, termasuk dalam pengungkapan kasus curanmor dan pencegahan aksi tawuran. Apresiasi tersebut menjadi bentuk penguatan kolaborasi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kamtibmas.

TPA Maju Bersama sendiri merupakan pusat pembinaan anak-anak yang dirintis sejak 2019 oleh Aiptu Agus Riyanto, anggota Bhabinkamtibmas Polsek Kembangan. Selain sebagai tempat pendidikan keagamaan, TPA ini berkembang menjadi ruang pembentukan karakter, pendidikan dasar, serta ruang aman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di kawasan Kampung Sawah Balong.

Agum Gumelar ke Wakapolri: Kedudukan Polri di Bawah Presiden

Jakarta — Kamis, 29 Januari 2026

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI–Polri (PEPABRI), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, menegaskan bahwa kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia Penegasan tersebut disampaikan kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan para senior Polri dan PEPABRI. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi energi besar bagi seluruh jajaran Polri untuk terus mempercepat Transformasi Polri yang berkelanjutan.

“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi utama dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan profesionalisme personel,” tegas Wakapolri.

Langkah Nyata Wakapolri Dorong Transformasi Polri

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dan terus dilakukan untuk mendorong transformasi menyeluruh di tubuh Polri, antara lain:

1. Penguatan SDM dan Pendidikan
Pembenahan sistem rekrutmen yang transparan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan karier berbasis kompetensi. Dalam waktu dekat, Polri akan membentuk Pusat Studi Kepolisian di 74 perguruan tinggi di seluruh Indonesia guna memperkuat riset, inovasi, dan pengembangan ilmu kepolisian.

2. Transformasi Kultural dan Etika Profesi
Penguatan pembinaan mental, etika profesi, dan keteladanan pimpinan guna menanamkan nilai humanis, responsif, dan berintegritas kepada seluruh personel.

3. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Peningkatan sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kepercayaan publik.

4. Modernisasi Sarana dan Prasarana
Modernisasi fasilitas operasional, pemanfaatan teknologi, serta penguatan sistem pendukung tugas kepolisian.

5. Transformasi Digital
Percepatan digitalisasi layanan publik, pengawasan, dan manajemen organisasi guna menghadirkan Polri yang modern, adaptif, dan efisien.

6. Penguatan Fungsi Operasional
Peningkatan kualitas Harkamtibmas, penegakan hukum yang berkeadilan, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Wakapolri menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan komitmen nyata Polri dalam menjawab harapan Presiden dan masyarakat.

“Transformasi Polri adalah proses berkelanjutan. Dengan dukungan para senior, purnawirawan, dan seluruh elemen bangsa, kami optimistis Polri mampu menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Wakapolri.

Agum Gumelar Tegaskan ke Wakapolri: Kedudukan Polri di Bawah Presiden

Jakarta — Kamis, 29 Januari 2026

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI–Polri (PEPABRI), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, menegaskan bahwa kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia Penegasan tersebut disampaikan kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan para senior Polri dan PEPABRI. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi energi besar bagi seluruh jajaran Polri untuk terus mempercepat Transformasi Polri yang berkelanjutan.

“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi utama dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan profesionalisme personel,” tegas Wakapolri.

Langkah Nyata Wakapolri Dorong Transformasi Polri

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dan terus dilakukan untuk mendorong transformasi menyeluruh di tubuh Polri, antara lain:

1. Penguatan SDM dan Pendidikan
Pembenahan sistem rekrutmen yang transparan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan karier berbasis kompetensi. Dalam waktu dekat, Polri akan membentuk Pusat Studi Kepolisian di 74 perguruan tinggi di seluruh Indonesia guna memperkuat riset, inovasi, dan pengembangan ilmu kepolisian.

2. Transformasi Kultural dan Etika Profesi
Penguatan pembinaan mental, etika profesi, dan keteladanan pimpinan guna menanamkan nilai humanis, responsif, dan berintegritas kepada seluruh personel.

3. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Peningkatan sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kepercayaan publik.

4. Modernisasi Sarana dan Prasarana
Modernisasi fasilitas operasional, pemanfaatan teknologi, serta penguatan sistem pendukung tugas kepolisian.

5. Transformasi Digital
Percepatan digitalisasi layanan publik, pengawasan, dan manajemen organisasi guna menghadirkan Polri yang modern, adaptif, dan efisien.

6. Penguatan Fungsi Operasional
Peningkatan kualitas Harkamtibmas, penegakan hukum yang berkeadilan, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Wakapolri menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan komitmen nyata Polri dalam menjawab harapan Presiden dan masyarakat.

“Transformasi Polri adalah proses berkelanjutan. Dengan dukungan para senior, purnawirawan, dan seluruh elemen bangsa, kami optimistis Polri mampu menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Wakapolri.

Hasil Sidang RDP Polri Bersama DPR RI

Sidang Paripurna DPR: Polri di Bawah Presiden, Bukan Kementerian!

Dalam kesimpulan percepatan reformasi Polri yang dibacakan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Rapat Paripurna, Dewan Perwakikan Rakyat (DPR) sepakat Polri menjadi lembaga negara di bawah presiden. Polri tak menjadi lembaga di bawah institusi kementerian.

“Sidang dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi III DPR atas hasil pembahasan percepatan reformasi Polri, apakah dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR Saan Mustopa saat memimpin sidang.

Delapan poin percepatan reformasi dari DPR sebagai berikut:

1. Komisi III menegaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Komisi III DPR RI mendukung maksimalisasi kerja Kompolnas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000.

3. Komisi III DPR RI menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara republik Indonesia (Polri) untuk menduduki jabatan di luar struktur organisasi Polri bisa dilakukan berdasarkan peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 karena sudah sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan materi tersebut akan dimasukkan dalam perubahan undang-undang Polri.

4. Komisi III DPR RI akan memaksimalkan pengawasan terhadap Polri berdasarkan Pasal 20A UUD 1945 dan meminta pengawasan internal Polri diperkuat dengan terus menyempurnakan Biro Wasidik, Inspektorat dan Propam

5. Komisi III DPR RI menegaskan bahwa Perencanaan dan Penyusunan anggaran Polri yang saat ini dilaksanakan dengan prinsip bebasis akar rumput (bottom up) yaitu diawali dari usulan kebutuhan dan masing-masing satker jajaran Polri yang disesuaikan dengan pagu anggaran dari Kementerian Keuangan mulai dari pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran sampai menjadi DIPA Polri dengan mempedomani mekanisme penyusunan anggaran yang diatur dalam PMK No. 62 Tahun 2023 dan PMK No. 107 tahun 2024 sudah sangat sesuai dengan semangat reformasi Polri dan harus dipertahankan.

6. Komisi III DPR RI meminta agar dalam melakukan reformasi Polri dititikberatkan pada reformasi kultural mulai dengan perbaikan maksimal kurikulum pendidikan kepolisian dengan menambahkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi.

7. Komisi III DPR RI meminta maksimalisasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas Polri seperti penggunaan kamera tubuh, kamera mobil saat pelaksanaan tugas dan penggunaan teknologi kecerdasan artifisial dalam pelaksanaan pemeriksaan.

8. Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pembentukan RUU Polri akan dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah berdasarkan UUD 1945, UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No.13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD , serta peraturan perundang-undangan terkait.

Kapolda Metro Jaya Audiensi dengan Kemenko Polkam, Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas Jakarta

Kapolda Metro Jaya melaksanakan audiensi bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bidkoor Kamtibmas) beserta jajaran.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif sebagai bentuk penguatan sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Ibu Kota.

Dalam audiensi tersebut, Kapolda Metro Jaya memaparkan sejumlah langkah strategis yang telah dan akan dilakukan pascakerusuhan tahun 2025. Di antaranya penguatan Program Jaga Jakarta, perubahan paradigma penanganan unjuk rasa yang mengedepankan pendekatan pelayanan dan humanis, serta upaya komprehensif dalam pencegahan tawuran, pemberantasan narkotika, dan mitigasi potensi bencana akibat cuaca ekstrem.

Sementara itu, Kemenko Polkam menyampaikan dukungan penuh terhadap berbagai kebijakan dan langkah yang dijalankan Polda Metro Jaya.

Kemenko Polkam juga menegaskan kesiapan untuk terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas namun tetap humanis dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Audiensi ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban Jakarta sebagai barometer stabilitas nasional, melalui kolaborasi yang solid, komunikasi terbuka, dan penguatan persatuan antar unsur pemerintahan.

#kapoldametrojaya